NEWS BALIKPAPAN — Lemahnya koordinasi antarinstansi dalam pelaksanaan proyek infrastruktur kembali menjadi sorotan tajam dari DPRD Samarinda. Komisi III DPRD menilai, ketidaksinergisan antarorganisasi perangkat daerah (OPD) serta perusahaan daerah seperti PDAM memicu pemborosan anggaran dan kerusakan fasilitas publik yang baru saja dibangun.
Ketua Komisi III DPRD Samarinda, Deni Hakim Anwar, mencontohkan kasus terbaru yang terjadi di Jalan Juanda, di mana proyek pedestrian yang baru rampung justru harus dibongkar kembali lantaran pemasangan pipa PDAM.
“Baru selesai dibangun, eh sudah dibongkar lagi untuk pasang pipa. Ini terus berulang karena lemahnya koordinasi antarlembaga,” ungkap Deni saat ditemui Jumat (4/7/2025).
Ia menilai hal tersebut merupakan bentuk kegagalan perencanaan lintas sektor. Yang sangat merugikan masyarakat dan menambah buruk wajah tata kota Samarinda.
Desakan Penyusunan Blueprint Infrastruktur Terpadu
Deni mendesak Pemerintah Kota Samarinda untuk segera menyusun blueprint infrastruktur. Yang terintegrasi dan berbasis data, agar pembangunan tidak lagi berlangsung secara sektoral dan sporadis.
“Perencanaan jangka panjang harus memperhitungkan usia teknis jaringan, jadwal pemeliharaan, serta prioritas pembangunan per wilayah. Tanpa itu, kita hanya menambal masalah dari waktu ke waktu,” tegasnya.
Blueprint tersebut, menurut Deni, perlu menjadi acuan semua OPD, termasuk PDAM, Dinas PU, Dishub, dan instansi lainnya agar tidak ada lagi proyek yang saling ‘tabrakan’ di lapangan.
Digitalisasi Infrastruktur Harus Diiringi Kolaborasi Nyata
Terkait penerapan sistem digital seperti E-WAN (Elektronik Wilayah Administratif dan Infrastruktur), Deni menyambut baik arah digitalisasi yang dicanangkan pemerintah. Namun, ia mengingatkan bahwa teknologi bukanlah solusi tunggal jika tidak dibarengi dengan kemauan untuk berkolaborasi antarinstansi.
“Digitalisasi akan sia-sia tanpa kolaborasi antarlembaga. Yang dibutuhkan warga adalah pembangunan yang terintegrasi, bukan saling bertabrakan,” pungkas politisi Partai Gerindra tersebut.
Baca Juga : Penataan Pasar Segiri Samarinda Mulai Tampak, Masih Terkendala Parkir Liar
Masyarakat Jadi Korban, DPRD Siap Dorong Evaluasi Menyeluruh
DPRD pun berkomitmen mendorong. Evaluasi menyeluruh terhadap pola perencanaan dan pelaksanaan proyek infrastruktur di Samarinda. serta memastikan anggaran daerah digunakan secara optimal dan tidak mubazir.
“Intinya, jangan sampai masyarakat terus menjadi korban dari buruknya koordinasi. Kami di DPRD siap mengawal,” tutup Deni.
