News Balikpapan — Menteri Sosial Republik Indonesia Tri Rismaharini mengajak seluruh pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) di Kota Balikpapan untuk bekerja secara terukur, profesional, dan berorientasi hasil guna mempercepat penurunan angka kemiskinan di Kalimantan Timur.
Ajakan itu disampaikan Risma saat memberikan arahan dalam Rapat Koordinasi Pendamping Sosial PKH se-Balikpapan yang digelar di Aula Dinas Sosial Kota Balikpapan, Rabu (8/10/2025). Acara ini dihadiri ratusan pendamping PKH, petugas Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), serta perwakilan pemerintah daerah.
Baca Juga: Kota Minyak Balikpapan Siap Jadi Beranda IKN, Bebas Kabel 2027
Risma: Kinerja Pendamping Harus Dapat Diukur
Dalam sambutannya, Risma menekankan pentingnya setiap pendamping memiliki target kinerja yang jelas dan bisa diukur secara periodik. Ia menilai, efektivitas PKH tidak hanya ditentukan oleh bantuan yang disalurkan, tetapi juga oleh sejauh mana pendamping mampu mendorong perubahan nyata di lapangan.
“Saya ingin setiap pendamping tahu siapa keluarga yang didampingi, apa kebutuhannya, dan bagaimana perubahannya. Jangan hanya sebatas data di kertas,” tegas Risma.
Ia menambahkan, Kementerian Sosial kini sedang memperkuat digitalisasi pendampingan PKH melalui aplikasi pelaporan berbasis wilayah. Dengan sistem baru ini, seluruh aktivitas pendamping akan tercatat secara real time, sehingga pemerintah dapat memantau kinerja dan dampak bantuan dengan lebih transparan.
Balikpapan Jadi Contoh Daerah dengan PKH Progresif
Kota Balikpapan disebut sebagai salah satu daerah dengan tingkat efektivitas penyaluran PKH terbaik di Kalimantan Timur. Berdasarkan data Dinas Sosial, pada triwulan III tahun 2025, terdapat lebih dari 10.240 keluarga penerima manfaat (KPM) aktif di kota tersebut.
Sebagian besar KPM telah berhasil mencapai graduasi mandiri, yaitu keluar dari status penerima bantuan setelah kondisi ekonomi mereka membaik.
“Kami bangga karena banyak KPM yang kini bisa berdiri sendiri, membuka usaha kecil, bahkan mempekerjakan orang lain,” ungkap Kepala Dinas Sosial Balikpapan, Dewi Lestari, dalam kesempatan yang sama.
Pendamping Jadi Garda Terdepan Pengentasan Kemiskinan
Risma menyebutkan bahwa pendamping sosial merupakan ujung tombak perubahan sosial di daerah. Mereka tidak hanya menyalurkan bantuan, tetapi juga mengedukasi keluarga miskin tentang pengelolaan keuangan, pendidikan anak, hingga kesehatan keluarga.
“Pendamping harus menjadi motivator. Tugas kita bukan sekadar memberi, tapi mengubah mindset agar mereka bisa bangkit dan mandiri,” ujar Risma.
Kemensos juga berencana memperluas pelatihan ekonomi produktif dan kewirausahaan mikro bagi keluarga penerima PKH di Balikpapan. Program tersebut diharapkan mampu menumbuhkan kemandirian ekonomi masyarakat miskin dan mempercepat pengurangan ketimpangan sosial.
Dorongan Menuju Zero Kemiskinan Ekstrem 2026
Dalam arah kebijakan nasional, pemerintah menargetkan kemiskinan ekstrem di Indonesia turun menjadi 0% pada tahun 2026. Risma optimistis target ini dapat tercapai jika seluruh elemen bekerja selaras, mulai dari pusat hingga ke tingkat kelurahan.
“Kita semua punya tanggung jawab moral untuk menuntaskan kemiskinan ekstrem. Kuncinya kerja bersama, cepat tanggap, dan terukur,” tutupnya.
