NEWS Balikpapan – Komisi I DPRD Kota Balikpapan mendorong pemerintah kota untuk lebih serius dalam mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dorongan ini muncul setelah evaluasi realisasi PAD 2025 yang dinilai belum maksimal, khususnya pada sektor pajak dan retribusi daerah.
Ketua Komisi I DPRD Balikpapan, Budiono, menegaskan perlunya langkah konkret untuk meningkatkan efektivitas pemungutan pajak, terutama melalui penerapan sistem digital seperti tapping box dan penguatan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT).
Baca Juga : Inovasi Digital TPU, DPRD Balikpapan Dorong Pemkot Hadirkan Aplikasi Pemakaman Pintar
“Potensi PAD Balikpapan masih besar, terutama dari sektor restoran, hotel, dan hiburan. Tapi kita perlu memastikan bahwa sistem pengawasan dan penarikannya berjalan optimal,” ujar Budiono di Gedung DPRD Balikpapan, Senin (21/10/2025).
PBJT Jadi Fokus Pengawasan DPRD
Komisi I menyoroti implementasi PBJT (Pajak Barang dan Jasa Tertentu) yang masih belum maksimal. Menurut DPRD, masih ada potensi kebocoran penerimaan akibat lemahnya pengawasan dan belum meratanya penggunaan sistem pembayaran digital.
Budiono menyebut, penerapan PBJT di sejumlah usaha hiburan dan restoran masih bersifat parsial, sehingga data transaksi belum terpantau secara real time.
“PBJT ini instrumen penting untuk meningkatkan PAD. Tapi kalau belum semua pelaku usaha menggunakan sistem online atau tapping box, maka potensi kehilangan pajak tetap besar,” tambahnya.
Dorongan Optimalisasi Penggunaan Tapping Box
Dalam rapat kerja bersama Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Balikpapan, Komisi I juga menekankan pentingnya penerapan tapping box secara menyeluruh di seluruh sektor usaha wajib pajak.
Alat ini berfungsi merekam transaksi penjualan secara otomatis dan mengirim datanya langsung ke server pemerintah daerah, sehingga potensi manipulasi bisa ditekan.
Wakil Ketua Komisi I, Sukri Wahid, mengatakan bahwa penggunaan tapping box harus disertai edukasi dan pendampingan bagi pelaku usaha. “Kita tidak bisa hanya menuntut, tapi juga harus mendampingi pelaku usaha agar paham manfaatnya. Dengan sistem ini, pajak bisa lebih transparan dan adil,” ujarnya.
Bapenda Siapkan Evaluasi dan Integrasi Sistem
Menanggapi hal itu, Kepala Bapenda Balikpapan, Agus Suryanto, menyatakan pihaknya akan segera melakukan evaluasi menyeluruh terkait penggunaan tapping box dan PBJT.
Bapenda berencana mengintegrasikan sistem pajak daerah dengan sistem digital nasional guna meningkatkan akurasi data dan efisiensi pelayanan.
“Kami terus berupaya memperluas penggunaan tapping box, termasuk melakukan kerja sama dengan pihak bank daerah. Harapannya, target PAD tahun 2026 bisa tercapai dengan lebih optimal,” kata Agus.
Komitmen Menuju Transparansi dan Akuntabilitas
Komisi I berharap langkah ini menjadi momentum untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah. Dengan penerapan sistem digital dan pengawasan yang lebih ketat, kebocoran pajak bisa ditekan, dan pendapatan daerah dapat meningkat signifikan.
“Optimalisasi PAD bukan hanya soal angka, tapi juga soal integritas dan kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah,” tutup Budiono.
