NEWS BALIKPAPAN – Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinas Perdagangan (Disdag) dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Senin (14/10/2025).
Agenda utama rapat tersebut membahas tingkat serapan anggaran tahun berjalan serta perkembangan proyek pembangunan sejumlah pasar tradisional di kota minyak itu.
Baca Juga : Harga Komoditas di Pasar Klandasan Balikpapan Stabil
Ketua Komisi II DPRD Balikpapan, Suharso, mengatakan rapat ini digelar untuk memastikan pelaksanaan program prioritas pemerintah berjalan sesuai target waktu dan efisiensi penggunaan anggaran.
“Masih ada beberapa kegiatan yang serapannya di bawah 60 persen. Kami ingin tahu hambatannya agar bisa segera dicarikan solusi,” ujarnya.
Pembangunan Pasar Rakyat Jadi Sorotan
Salah satu fokus pembahasan dalam RDP adalah progres pembangunan dan revitalisasi pasar rakyat, seperti Pasar Baru Balikpapan, Pasar Sepinggan, dan Pasar Pandansari.
Menurut Suharso, beberapa proyek fisik mengalami keterlambatan akibat proses lelang dan perubahan spesifikasi teknis yang memerlukan revisi dokumen anggaran.
“Pasar Pandansari misalnya, masih dalam tahap penyesuaian desain karena ada tambahan fasilitas penunjang. Kami minta Dinas Perdagangan mempercepat proses ini agar pedagang bisa segera menempati lokasi baru,” tegasnya.
RDP juga menyoroti pentingnya transparansi dalam pengelolaan dana pembangunan pasar agar tidak terjadi tumpang tindih kegiatan antara dinas terkait dan pihak pelaksana proyek.
Dinas Perdagangan Janji Maksimalkan Realisasi
Kepala Dinas Perdagangan Kota Balikpapan, Sri Wahyuni, menjelaskan pihaknya berkomitmen menuntaskan seluruh kegiatan pembangunan pasar sesuai jadwal.
“Beberapa keterlambatan sudah kami evaluasi. Saat ini kami fokus mengejar progres fisik agar realisasi bisa mencapai di atas 90 persen pada akhir tahun anggaran,” katanya.
Ia menambahkan bahwa keberadaan pasar rakyat memiliki dampak signifikan terhadap penguatan ekonomi lokal, terutama bagi pelaku UMKM dan pedagang kecil.
“Kami ingin pasar-pasar tradisional di Balikpapan menjadi ruang ekonomi yang tertata, bersih, dan nyaman,” tambahnya.
Dorongan Pengawasan dan Sinergi
Wakil Ketua Komisi II DPRD Balikpapan, Rahmat Effendi, mengingatkan pentingnya pengawasan ketat terhadap pelaksanaan kegiatan yang dibiayai APBD.
“Serapan anggaran tidak hanya soal angka, tapi juga harus diukur dari manfaatnya bagi masyarakat,” ujarnya.
Ia menekankan perlunya koordinasi antara Disdag, BPKAD, dan pihak kontraktor agar tidak ada lagi keterlambatan dalam proses administrasi maupun teknis di lapangan.
Selain itu, DPRD juga mendorong agar setiap program pembangunan pasar memiliki laporan progres bulanan yang bisa diakses publik.
Wujudkan Pengelolaan Anggaran yang Efisien
Melalui RDP ini, Komisi II DPRD berharap pemerintah daerah dapat memperbaiki sistem perencanaan dan pelaksanaan kegiatan sehingga serapan anggaran bisa lebih optimal.
“Evaluasi seperti ini akan terus dilakukan agar penggunaan APBD benar-benar tepat sasaran dan transparan,” kata Suharso menutup rapat.
Dengan optimalisasi serapan anggaran dan percepatan pembangunan pasar, Pemerintah Kota Balikpapan diharapkan mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi daerah yang merata, sekaligus memperkuat sektor perdagangan rakyat.
